SOLO |Patriotbekasi — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta memasuki babak kepengurusan baru masa bakti 2026–2031. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, secara resmi melantik jajaran pengurus PWI Surakarta di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/9/2026) malam.
Sri Hartanto dipercaya memimpin PWI Surakarta yang memiliki wilayah kerja mencakup Solo Raya, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Boyolali.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah serta Forkopimda dari wilayah se-Solo Raya.
Momentum tersebut tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan. Di tengah perubahan lanskap media yang bergerak cepat, kepengurusan baru PWI Surakarta membawa tantangan untuk mempertahankan kualitas jurnalistik ketika informasi dapat beredar hanya dalam hitungan detik.
Dalam arahannya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengingatkan posisi strategis PWI Surakarta dalam sejarah pers nasional.
PWI lahir di Kota Solo pada 9 Februari 1946 melalui pertemuan para wartawan pejuang yang bersatu dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional.
Bagi Munir, sejarah tersebut bukan sekadar catatan masa lalu. Ada tanggung jawab yang menyertainya, terutama bagi PWI Surakarta dalam menghadapi perkembangan dunia pers yang semakin kompleks.
“Jika pada masa lalu wartawan menghadapi tantangan untuk menyampaikan kisah perjuangan bangsa, kini tantangannya berkembang seiring derasnya arus informasi digital,” ujar Munir.
Menurutnya, pers pada masa kini dituntut tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilah informasi yang benar.
Tantangan itu semakin nyata dengan maraknya berita palsu, disinformasi, hingga perkembangan teknologi deepfake.
“Dan juga mampu memilah informasi yang benar di tengah maraknya berita palsu, disinformasi, dan teknologi deepfake,” tegas Munir.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan jurnalistik hari ini mungkin tidak lagi berhadapan dengan tantangan sebesar medan perjuangan masa lalu. Namun, ruang digital menghadirkan persoalan yang tak kalah rumit: informasi bergerak cepat, sementara kebenaran membutuhkan proses verifikasi.
Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto mengatakan pelantikan kepengurusan periode 2026–2031 bukan sekadar pergantian jabatan.
Ia menyebut momentum tersebut sebagai langkah untuk memperkuat marwah dan kehormatan profesi wartawan di tengah disrupsi media serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Menurut Hartanto, informasi saat ini dapat menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar memiliki jaminan kebenaran.
Karena itu, ia menegaskan kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengorbankan akurasi.
Popularitas, menurutnya, tidak semestinya menggeser kebenaran. Begitu pula kepentingan sesaat tidak boleh mengalahkan integritas profesi jurnalistik.
Pandangan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah kepengurusan baru PWI Surakarta. Bukan pekerjaan yang selalu tampak besar di permukaan, tetapi justru menjadi fondasi sederhana yang menentukan apakah informasi yang diterima publik layak dipercaya.
Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyambut baik komitmen pengurus baru PWI Surakarta.
Ia mendorong wartawan terus menghadirkan informasi yang berkualitas, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Respati menilai pers memiliki peran strategis dalam membangun ruang publik yang sehat, mencerdaskan masyarakat, sekaligus mengawal transparansi pemerintahan.
Dalam posisi tersebut, pers juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pelantikan PWI Surakarta periode 2026–2031 pada akhirnya menempatkan profesi jurnalistik pada tantangan yang cukup sederhana untuk disebut, tetapi tidak selalu mudah dijalankan: menyampaikan informasi secara cepat tanpa meninggalkan ketepatan.
Sejarah kelahiran PWI di Kota Solo menjadi latar yang mengingatkan bahwa pers sejak awal memiliki hubungan erat dengan kepentingan publik.
Kini medan perjuangannya berubah. Bukan lagi sekadar bagaimana informasi dapat disampaikan, melainkan bagaimana kebenaran tetap memiliki tempat di tengah banjir informasi.
Dengan kepengurusan baru di bawah Sri Hartanto, PWI Surakarta menghadapi ruang kerja yang terbentang di tujuh wilayah Solo Raya. Tantangannya pun tidak berhenti pada organisasi, tetapi menyentuh kepercayaan publik terhadap profesi wartawan.
Pada titik itu, akurasi, verifikasi, independensi, dan integritas menjadi modal yang barangkali terlihat sederhana. Namun justru dari hal-hal sederhana itulah kepercayaan publik terhadap pers dibangun.(Red)
